Tulisan ini mencoba melihat berbagai persoalan yang dikemukakan publik, khususnya pada kemampuan pemerintah daerah di wilayah luwu raya terkait penanganan masalah sosial – ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk merefleksi tindakan pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak selama ini agar kita bisa menginisiasi secara mandiri yang dilakukan diantara kelompok masyarakat dan pemerintah berdasarkan konteks local dalam membangun system imun komunitas.
Banyak kita saksikan di berbagai media sosial, pelaku usaha kecil berseteru dengan satpol PP, saling caci hingga emosi meluap, sebagian besar warga sudah merasa jenuh dengan model represi dan kebijakan penataan yang sesungguhnya tidak membantu masyarakat keluar dari problem sosial. Upaya – upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah, seolah tidak menunjukkan pada kondisi yang membaik. Jumlah orang miskin dan menganggur terus mengalami peningkatan, situasi ini semakin diperparah karena dinamika sosial lebih cepat berubah dari kemampuan pemerintah merumuskan kebijakan yang adaptif, bahkan kesannya selama ini bersifat administratif dan berulang. Wajar saja jika pada perbincangan warga, kita masih menemukan perdebatan soal kehadiran nyata pemerintah menyelesaikan berbagai masalah sosial yang mengemuka saat ini.
Pemerintah membuat keputusan baru – baru ini dengan melakukan pemangksan anggaran yang berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan program yang telah dijanjikan oleh pada calon kepala daerah terpilih. Situasi ini pun menciptakan kekhawatiran bagi semua warga kedepannya, menjadi jalan kemalangan nasib bagi jutaan warga. Perusahaan – perusahaan banyak yang gulung tikar karena tidak mampu mengatur sirkulasi modalnya, tidak ada pilihan lain yang bias dilakukan selain mengurangi beban pada factor produksi, salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja.
Toko kelontong tutup, warung – warung samping sekolah tutup, pelapak di pinggir jalan dipaksa tutup untuk menghindari kerumunan warga. Pengangguran, kemiskinan pun terus bertambah. Di situasi seperti ini, sebagian pelaku – pelaku usaha tersebut nekat melakukan “perlawanan” dengan tetap berdagang, walupun harus berseteru dengan pamong praja. “tidak kerja hari ini, kita tidak bias makan di rumah bersama istri dan anak”. Itu ucapan yang umum kita dengar dari keluh mereka.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan bersama selain dari tindakan pemerintah saat ini ?
Okelah, masing – masing kita punya perspektif terhadap tindakan pemerintah saat ini, ada yang bilang kebijakan pemerintah gagal, kurang tepat dan ada juga yang bilang pemerintah telah berusaha keras. Namun, kritik harus dilihat sebagai akal sehat warga merespon kekurangan dari kinerja pemerintah, tak perlu sensi dan melihatnya sebagai hal yang buruk. Terkait situasi ini, perllu ada kolaborasi antara pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga pelaksanaan program pembangunan bisa dijalankan secara gotong royong. Adapun hal – hal secara tekhnis bisa diatur adalah :
- Bagi perusahaan – perusahaan yang memiliki anggaran CSR, perlu diatur bersama dengan pemerintah dan lembaga – lemabaga social lainnya secara terbuka/transparan agar peruntukannya lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga kesannya tidak lagi sekedar bantuan ceremonial saja. Apatah lagi wilayah luwu raya ini adalah wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi incaran para investor besar, serhingga memungkinkan pelaksanaan janji kampanye para calon kepala daerah bisa terealisasi.
- Pelaku UMKM perlu di perkuat resilinesinya dengan mendorong mereka beradaptasi dengan teknologi sehingga kegiatan ekonominya tetap berjalan, meningkatakan keterampilan lewat online learning dan penguatan manajemen keuangan.
- Kolaborasi stakeholder dan integrasi kebijakan SKPD perlu dilakukan dengan mendorong inovasi kebijakan yang tepat guna pada situasi seperti ini. Policy responsive yang berbasis pada informasi dan data yang terintegrasi akan menciptakan kebijakan yang adaptif.
- Evaluasi berkala yang dipublish secara terbuka terkait dampak dari implementasi kebijakan, member akses yang terbuka pada semua orang untuk bisa mengakses dan memberikan masukan
Bisa jadi, satu dari beberapa hal yang dimaksud penulis sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Yang paling pokok dari semua hal yang disampaikan bahwa kolaborasi adalah jalan ideal menghadapi situasi yang pelik ini, ibarat “Sendiri kita adalah setetes air, bersama kita bisa menjadi gerimis pagi hari yang memekarkan bunga”.(*)
Opini Ditulis Oleh :
AFRIANTO, S.Pd.,M.Si
Dosen Program Studi S1 Perdagangan Internasional Universitas Mega Buana Palopo